Kongres Umum PSSI yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 di Jakarta mencapai sejumlah resolusi penting. Antara lain adanya revisi dalam Statuta PSSI yang bertujuan meningkatkan partisipasi wilayah setempat, khususnya melalui penegasan peranan Asosiasi Provinsi PSSI (Asprov), Asosiasi Kota (Askot), serta Asosiasi Kabupaten (Askab). Organisasi-organisasi ini sebagai wujud ekstensi dari PSSI memiliki misi mendorong pembangunan sepak bola nasional dengan distribusi yang merata di seluruh kepulauan Indonesia.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir usai Kongres biasa PSSI menyampaikan adanya tiga titik utama revisi pada statuta. Sebelumnya dikenal sebagai Statuta 2019 dan kini telah dirombak menjadi Statuta 2025. Menurut dia, hal ini menunjukkan pentingnya transformasi dimana peranan sepak bola nasional tak lagi terpusat saja di tingkat pusat melainkan juga merambah hingga ke wilayah-wilayah lain. Dia menjelaskan lebih lanjut, "Hal yang paling signifikan dari modifikasi tersebut adalah bagaimana peran sepakbola nasional saat ini bukannya fokus hanya pada skala nasional, tapi kami harap bisa semakin mendorong perkembangan di setiap daerah."
Oleh karena itu, peran Asprov dalam aturan baru ini cukup signifikan, sebutkan Erick. Ketua Asprov PSSI masih harus dipilih secara transparan. Untuk membentuk struktur dasarnya, para petinggi Asprov PSSI nantinya akan menunjuk individu yang dikenal sebagai ketua Askot PSSI dan Askab PSSI.
"Sekarang ini, saat kami mendirikan sepak bola di berbagai wilayah, sangat susah untuk mengkoordinasikan kerja antara Asprov dan pemerintah kota. Namun dengan sinergi yang terjadi saat ini, jika membicarakan liga 4 pada masa depan, kompetisi tersebut dapat dilaksanakan di setiap kotamadya dalam waktu empat bulan. Setelah itu, sang juara dari liga 4 bisa melanjutkan perjuangan mereka hingga tingkat propinsi; hal ini menandai transisinya menuju liga 3. Artinya, ada kelangsungan dan fleksibilitas dalam sistem ini," jelasnya.
Erick mengambil contoh seperti Bali, dengan 9 kabupaten/kota, total tim mencapai 50. Namun, hanya dua kotanya saja yang memiliki 14 tim masing-masing; ini berarti bahwa tujuh wilayah sisanya kurang memadai untuk melangsungkan pertandingan. Apabila asosiasi provinsi dan kota dapat bersinergi, maka diperkirakan akan ada kemajuan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga liga empat masih bisa dilanjutkan.
"Sebagai contoh, jika Denpasar memiliki 14 tim, dan sebuah kotapunya 14 tim, serta tujuh kota lain mengumpulkan total 22 tim, mereka dapat bergabung dalam satu naungan tanpa adanya ego sektoral. Mereka pun bisa sepakat untuk membuat Liga 3 Propinsi dengan batas maksimal 16 tim. Misalkan saja, Denpasar menyediakan tiga tim, begitu pula dengan kotai lai, sementara kedua puluh dua tim tersebut direpresentasikan oleh delapan tim dari masing-masing wilayah, sehingga secara keseluruhan terdapat empat belas tim yang akan bertanding putaran demi putaran di Liga 3," jelasnya.
"Ketangguhan seperti ini sejauh ini masih menjadi tantangan. Terdapat sebuah pulau di Kalimantan Timur yang berada lebih dekat ke Kalimantan Utara, bagaimana penyelesaiannya? Bisakah kita membiarkan masyarakat tersebut tidak ikut serta dalam pertandingan hanya karena jarak 5 jam? Jika Asprov dan Askot dapat bekerja sama, mereka bisa menukar daerah tersebut sehingga termasuk dalam wilayah Kalimantan Utara bukannya Kalimantan Timur dikarenakan jarak tempuhnya; semuanya disebabkan oleh biaya transportasi," tambahnya.
"Kami terdiri dari 17.000 pulau, dan jika bergerak dari satu ujung ke ujung lainnya dibutuhkan waktu delapan jam. Jika stigma kami adalah sebagai wilayah yang kaku dan susah dikontrol, pada akhirnya hal itu akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Namun, dengan adanya asosiasi provinsi yang solid, komite askab dipilih, serta tersedianya aturan daerah, peraturan mendagri, piala Bupati, hingga Piala Gubernur, akhirnya anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dialokasikan. Inilah yang harus kita ubah pandanganannya. Tidak mungkin pembangunan sepakbola seluruhnya dilakukan dari pusat karena keterbatasan dana," ungkap Erick.
"Harta milik PSSI pada masa kini barangkali merupakan dana tertinggi dalam catatan sejarah, namun demikian jumlah tersebut masih kurang. Seperti halnya futsal yang membutuhkan dukungan finansial dan sepak bola pantai juga mengharapkannya. Oleh karena itu, pembagian sumber daya ini perlu dilaksanakan. Kebebasan dari kesepakatan sebelumnya agak rumit untuk dieksekusi. Ini adalah metode yang kami upayakan selama tiga tahun mendatang. Saya percaya bahwa dengan adopsi sistem baru ini akan menciptakan kondisi yang lebih setara, berjalan tanpa hambatan serta tidak ada lagi ketidakseimbangan," tuturnya. ***
